Politik

Selasa, 07 Januari 2014

Akbar Tanjung Siap Jadi Juru Kampanye Ical

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Semarang - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung menyuarakan agar calon presiden yang bakal diusung partainya dipilih dengan melibatkan pengurus daerah. Namun usul itu ternyata kandas di forum Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar. Meski permintaannya tidak diterima, Akbar Tanjung tidak kecewa.

“Tidak apa-apa. Saya tetap terikat dengan keputusan partai. Saya tentu ikut turun kampanye untuk memenangkan Golkar dan Ical,” kata Akbar, usai menjadi pembicara dialog kebangsaan di Universitas Diponegoro, Semarang, Senin, 25 November 2013.

Politikus senior Partai Golkar itu berjanji tidak akan maju sebagai calon presiden. Akbar menilai hingga kini tidak ada masalah yang mengganggu soliditas partainya. Bekas Ketua DPR itu menilai keputusan mengangkat Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menjadi calon presiden memang tidak ada yang salah. Sebab, dalam aturan organisasi partai, rapimnas untuk memutuskan calon presiden hanya diikuti pengurus DPD I (tingkat kabupaten/kota).

Akbar mengaku punya pendapat bahwa capres sebaiknya melibatkan seluruh stakholders, termasuk DPD tingkat II. Namun usul itu tidak diterima. “Ical tetap sah sebagai calon presiden,” kata dia.

Akbar mengakui bahwa dirinya sempat perang dingin dengan Ical. “Saya perang dingin itu enggak apa-apa. Perbedaan ada, tapi tidak kurangi kebersamaan di partai,” kata dia.

Akbar juga menilai, secara politis bisa berbeda, tapi yang penting tidak mengganggu sendi-sendi kebersamaan di partai. Akbar menyatakan kerja Golkar dalam Pemilu 2014 memang berat. “Butuh kerja keras untuk realisasikan,” kata dia.

Selama ini Akbar sering menyuarakan perlunya sistem konvensi dalam menentukan calon presiden di Partai Golkar. Pada 2004, Akbar sukses menggunakan sistem itu dalam menjaring calon presiden.

Akbar pun jumawa, bahwa hasil sistem konvensi pada 2004 itu masih terasa hingga kini. Buktinya, hampir seluruh peserta konvensi Partai Golkar 2004 diprediksi bakal menjadi calon presiden pada 2014. Mulai dari Abu Rizal Bakrie, Wiranto, Surya Paloh, hingga Prabowo Subianto.

Bedanya, dari tokoh-tokoh tersebut, hanya Abu Rizal yang masih setia di Partai Golkar. Sementara yang lain sudah mendirikan partai sendiri-sendiri. Kala itu, Akbar juga menjadi salah satu peserta konvensi, tapi kalah dengan Wiranto. “Dalam konvensi 2004, saya sangat puas dan happy,” kata Akbar.

Pengamat politik dari Pol-Track Institute, Hanta Yudha, mengatakan Akbar Tanjung layak diberi label sebagai Bapak Konvensi di Indonesia. Sebab, saat Akbar memimpin Golkar, terbukti sukses menaikkan pamor partai warisan Orde Baru itu.

Read Post | komentar

Politik

KPI Dituding Tak Tegas Tertibkan Iklan Politik

TV One

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran--gabungan beberapa lembaga swadaya masyarakat pemerhati penyiaran--menuding Komisi Penyiaran Indonesia belum bersikap tegas kepada televisi yang menayangkan iklan berbau kampanye sebelum waktunya. "Surat teguran saja tidak efektif," kata salah satu aktivis Koalisi, Roy Thaniago, di kantor KPI, Jumat, 29 November 2013. 

Menurut dia, ada beberapa peserta pemilu, khususnya yang mencalonkan diri sebagai presiden, memanfaatkan media yang mereka miliki untuk berkampanye. Ketua Umum Golkar yang juga calon presiden, Aburizal Bakrie, memanfaatkan TVOne dan ANTV. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memanfaatkan Metro TV. Adapun calon presiden dari Hanura, Wiranto, dan calon wakilnya, Hary Tanoesoedibjo, memanfaatkan MNC TV dan grupnya.
Penggunaan media untuk kepentingan pribadi, menurut Roy, jelas melanggar Peraturan KPI Nomor 01 Tahun 2013 tentang Peraturan Penyelenggaraan Penyiaran. "Hal ini jelas tidak bisa ditanggapi dengan sekadar surat teguran," ujar Roy. "Harus ada sanksi yang lebih tegas dan jelas," ujarnya dalam pertemuan dengan anggota KPI hari ini.

Selain itu, KIDP menyatakan masih banyak pasal yang kurang jelas pada draf peraturan KPI tentang pengaturan pemanfaatan lembaga penyiaran untuk kepentingan politik. "Misalnya, tidak ada sanksi yang tegas dalam draf aturan tersebut," ujar Roslina, anggota KIDP Bidang Advokasi dan Kampanye. 

Pasal 5 rancangan peraturan itu misalnya, kata dia, berjudul Larangan Pemanfaatan Penyiaran. Tapi, garis besar pasal ini justru berisi pembatasan saja. "Tiga dari empat ayat bagian tersebut tidak menyatakan larangan secara tegas," ujar dia. 

Selain pasal tersebut, menurut Roslina, ada enam pasal lagi yang masih kurang jelas. Tapi, hal yang paling krusial adalah tidak adanya pasal sanksi yang tegas dan jelas kepada lembaga penyiaran yang melanggar aturan. "Risiko penyalahgunaan sangat besar," ucap dia.

Read Post | komentar

politik

KPI Pastikan Tegur TV yang Siarkan Iklan Politik

Komisi Penyiaran Indonesia selenggarakan Indonesia Broadcasting Expo 2013. (Inforial)

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Penyiaran Indonesia, Agatha Lily, mengakui saat ini ada puluhan macam program dan iklan berbau kampanye politik di televisi. Padahal, sesuai UU Pemilu, iklan kampanye hanya diperbolehkan tayang tiga pekan sebelum pemungutan suara, Maret 2014. "Jumlahnya hampir 100 program," kata Lily, Jumat, 29 November 2013.

Menurut dia, lembaga penyiaran yang menyiarkan program kampanye sebagian besar berafiliasi ke partai politik tertentu. "Jumlahnya hampir 10 lembaga," katanya. Namun, dia enggan menyebutkan nama lembaga penyiaran yang dimaksud tersebut. Agatha Lily berpendapat, jika disebutkan dan disiarkan, lembaga penyiaran yang dimaksud akan mencari celah untuk menghindari sanksi yang akan diberikan. "Tapi kami sudah berikan surat teguran resmi kepada mereka," ujar dia.

Bila surat teguran itu tidak diindahkan, KPI akan memberi sanksi tegas berupa pemberhentian program secara sementara. "Yang penting KPI akan godok peraturannya lebih dulu," katanya.

Selama ini KPI dianggap tidak bertindak tegas kepada lembaga penyiaran yang menayangkan iklan atau program berbau kampanye. Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran melihat ada beberapa peserta pemilu, khususnya yang mencalonkan diri sebagai presiden, memanfaatkan media yang mereka miliki untuk berkampanye.

Read Post | komentar

Usulkan iklan Wiranto-HT

Bawaslu Usut Iklan Wiranto-Hary Tanoe

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto bersama Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo (kiri). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Daniel Zuchron, mengatakan lembaganya sedang memproses dugaan pelanggaran yang marak dilakukan partai politik maupun kandidat calon presiden, seperti pemasangan iklan di televisi.

"Termasuk iklan Kuis Kebangsaan Win-HT di RCTI," kata Daniel saat dihubungi, Rabu, 11 Desember 2013.

Win-HT yang dimaksud Daniel adalah akronim dari Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo. Keduanya sudah mendeklarasikan diri akan menjadi calon presiden dan wakil presiden dari Partai Hati Nurani Rakyat pada pemilu tahun depan. Meskipun sesuai ketentuan pencalonan presiden dan wakil presiden hanya bisa dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi batasan suara atau kursi dalam pemilihan legislatif mendatang.

Read Post | komentar

politik vena Melinda

Vena Melinda Dituding Kampanye Terselubung

Venna Melinda. TEMPO/ Imam Sukamto

TEMPO.CO, Tulungagung - Anggota Komisi X DPR RI, Vena Melinda, ditegur Panitia Pengawas Pemilu saat diduga melakukan kampanye terselubung di Tulungagung. Vena diketahui melakukan penggalangan massa dan membagikan bantuan bergambar dirinya.

Ketua Panwaslu Tulungagung M. Fadiq mengatakan Vena diduga kuat melakukan kegiatan kampanye dalam acara pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Desa Bendungan, Kecamatan Gondang, Tulungagung, Minggu, 22 Desember 2013. Politikus Partai Demokrat ini kepergok membagikan bantuan bergambar dirinya. Vena tercatat sebagai calon legislator DPR RI dari daerah pemilihan VI yang meliputi Tulungagung, Blitar, dan Kediri. "Kami datangi acaranya karena sarat nuansa kampanye," kata Fadiq, Senin, 23 Desember 2013.

Ketika dikunjungi anggota Panwaslu bersama petugas kepolisian setempat, Vena tengah memberikan bantuan untuk siswa miskin di gedung serbaguna Desa Bendungan. Selain dihadiri sejumlah siswa, acara tersebut juga diikuti orang tua dan masyarakat umum. Tak tanggung-tanggung, jumlah siswa yang mendapat bantuan dari artis yang jago senam ini mencapai 1.000 anak.

Meski bertajuk kegiatan sosial, nuansa kampanye dalam acara tersebut cukup kental. Fadiq setidaknya menemukan sejumlah atribut berupa spanduk selamat datang bergambar dirinya dan Partai Demokrat, serta foto Vena Melinda dan gambar logo rumah aspirasi Vena pada sertifikat yang diterima setiap siswa.

Read Post | komentar

SBY dan Prabowo

Presiden SBY Bertemu Prabowo dan Yusril

Prabowo Subianto (kanan) saat akan bersalaman dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam acara Halal Bihalal di Istana Negara, Jakarta, Rabu (31/08).(TEMPO/Seto Wardhana)

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan bertemu dua tokoh nasional di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 24 Desember 2013. Keduanya adalah Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra.

Berdasarkan agenda resmi SBY yang dirilis Biro Pers Kepresidenan, pertemuan SBY dan Prabowo diagendakan pukul 10.00 WIB. Adapun pertemuan dengan Yusril rencananya pukul 13.00. Pertemuan dengan Yusril berlangsung setelah Presiden melantik 22 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Indonesia untuk beberapa negara sahabat pada pukul 11.00. Kedua agenda pertemuan ini baru diinfokan beberapa menit sebelum SBY bertemu Prabowo.

Hingga kini, materi pembahasan kedua pertemuan ini belum diketahui. Juru bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, saat dihubungi untuk dimintai konfirmasi belum merespons pertanyaan Tempo ihwal isi materi pertemuan tersebut.

Read Post | komentar

partai persatuan pembangunan

PPP Minta Kadernya Banyak Wirid

Wakil Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Manoarfa (kiri) dan Sekjen PPP M Romahurmuzy (kanan) menunjukkan nomor sembilan saat pengundian nomor urut partai politik peserta Pemilu 2014 di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Senin (14/1). ANTARA/Prasetyo Utomo

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta seluruh kadernya mempersiapkan diri dengan baik, menghadapi Pemilu 2014 mendatang. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi calon legislator (caleg) PPP sebelum bertarung di bilik suara.

"Politik itu singkatan dari syarat-syarat yang harus dipenuhi calon legislator kami," ujar Sekretaris Jenderal PPP Muhammad Romahurmuziy, dalam sambutannya di hadapan tiga ratusan caleg pada acara konsolidasi dan pembekalan caleg di Hotel Century, Jakarta, Rabu 3 Juli 2013.

Politik, kata dia, adalah singkatan dari popularitas, loyalitas, integritas, dan kapabilitas. "Keempatnya adalah syarat yang harus dipenuhi para caleg," ujar Romahurmuziy. Empat poin itu juga, dia menjelaskan, yang dijadikan pertimbangan pengurus dalam menempatkan caleg pada nomor urut tertentu di setiap daerah pemilihan.

Dari syarat-syarat "Politik" ini, menurutnya, yang paling diutamakan adalah integritas, loyalitas, dan kapabilitas. Integritas, ujar Romahurmuziy, terkait dengan komitmen para caleg untuk bersih dari korupsi. "Ini terkait laporan Indonesia Corruption Watch kemarin yang menyebutkan dua legislator PPP tidak propemberantasan korupsi," ujarnya.

Kemudian soal syarat loyalitas, dia menjelaskan, terkait banyaknya caleg kutu loncat. "Kami tidak mau caleg kami tidak loyal pada partai, maka ini juga jadi salah satu bobot penilaian," katanya.

Sementara itu syarat kapabilitas, ia menuturkan, adalah bahan pertimbangan partai dalam menilai apakah caleg nantinya mampu menjadi legislator andal atau tidak.

Jadi, Romahurmuziy berpesan kepada para caleg, menjelang penetapan daftar caleg tetap nanti banyak-banyak berdoa agar terpilih masuk daftar. "Apalagi menjelang bulan Ramadan, banyak-banyak wirid sajalah," ia berseloroh.

Read Post | komentar